Oleh Trian Hermawan, Sekretaris DPD HIMPERRA Lampung
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada Triwulan III tahun 2025 membawa kabar baik bagi arah pembangunan daerah. Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, ekonomi daerah ini tumbuh sebesar 5,04 persen (y-on-y), menempatkannya sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi ketiga di Pulau Sumatera. Dari sisi produksi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 7,74 persen, sementara dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)—indikator investasi fisik—menguat 6,05 persen. Lebih menarik lagi, sektor konstruksi meningkat 6,96 persen, menandakan geliat pembangunan fisik, termasuk industri real estate, mulai menemukan momentumnya.
Tren positif ini memperlihatkan bahwa Lampung sedang berada dalam fase kebangkitan struktural ekonomi. Struktur ekonomi daerah yang masih ditopang oleh pertanian (28,38 persen), diikuti industri pengolahan (19,44 persen) dan perdagangan (13,91 persen), menunjukkan adanya keseimbangan yang mulai produktif antar sektor. Namun, di tengah fondasi agraris tersebut, industri real estate kini tampil sebagai penggerak ekonomi multidimensi yang memiliki daya ungkit besar terhadap sektor-sektor lain.
Real estate tidak lagi sekadar soal penyediaan rumah tinggal. Ia merupakan jantung ekonomi fisik yang mampu menggerakkan lebih dari 185 sektor turunan—mulai dari industri bahan bangunan, baja, semen, furnitur, logistik, transportasi, perbankan, hingga jasa desain, arsitektur, dan pemasaran. Setiap satu proyek properti, baik hunian, komersial, maupun industri, menciptakan rantai nilai panjang yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perputaran uang di daerah. Satu kawasan perumahan baru, misalnya, memunculkan permintaan terhadap ratusan jenis produk dan jasa, menciptakan lapangan kerja mulai dari tukang bangunan, sopir, desainer interior, hingga pelaku UMKM di sekitar proyek.
Lebih jauh lagi, real estate di Lampung memiliki spektrum yang lebih luas daripada sekadar hunian. Sebagai gerbang utama Pulau Sumatra, posisi geografis Lampung menjadikannya wilayah strategis bagi pengembangan kawasan pergudangan, logistik, dan industri pendukung perdagangan antar pulau. Peningkatan konektivitas melalui Jalan Tol Trans Sumatra dan Pelabuhan Bakauheni menciptakan kebutuhan besar akan kawasan logistik modern, dry port, dan pusat distribusi barang. Pengembangan real estate dalam bentuk kawasan industri ringan dan pergudangan terpadu dapat menjadi katalis bagi efisiensi rantai pasok nasional.
Di sisi lain, Lampung juga merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatra dengan kekayaan alam dan bahari yang luar biasa—dari Pantai Mutun, Pahawang, Kiluan, hingga Taman Nasional Way Kambas. Dalam konteks ini, sektor real estate berperan penting sebagai penopang infrastruktur pariwisata. Pembangunan hotel, resort, vila, hingga glamping site menjadi peluang besar bagi investasi properti yang tidak hanya menggerakkan sektor konstruksi, tetapi juga industri pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Dengan strategi pengembangan kawasan wisata terpadu, Lampung dapat memperkuat posisinya sebagai destinasi unggulan Sumatra, di mana real estate menjadi tulang punggung fasilitas pariwisatanya.
Momentum pertumbuhan ini berjalan seiring dengan arah kebijakan nasional. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan tiga juta unit rumah selama masa pemerintahannya, sebagai bagian dari program Asta Cita yang menekankan pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Di tingkat daerah, Provinsi Lampung ditargetkan membangun 19.167 unit rumah sepanjang 2025, baik melalui program pemerintah, pengembang swasta, maupun swadaya masyarakat (data Dashboard PKP, Oktober 2025). Target ini bukan sekadar angka administratif, melainkan manifestasi komitmen bersama untuk menyediakan hunian layak dan menggerakkan ekonomi rakyat.
Namun, peluang besar selalu datang dengan tantangan. Di sekitar Bandar Lampung dan kabupaten penyangga, harga lahan strategis yang terus meningkat dan keterbatasan tata ruang menjadi persoalan serius. Birokrasi perizinan yang masih panjang dan ketimpangan infrastruktur dasar—air bersih, sanitasi, listrik, serta jalan akses—juga menjadi hambatan utama yang menahan percepatan pembangunan kawasan hunian dan komersial. Tantangan lain muncul dalam akses pembiayaan bagi pengembang lokal yang sering kali terbentur keterbatasan modal dan kompleksitas regulasi.
Meski demikian, tantangan ini dapat diubah menjadi peluang jika seluruh pemangku kepentingan bergerak secara sinergis. Pemerintah daerah perlu memosisikan diri bukan sekadar sebagai regulator, tetapi sebagai fasilitator pembangunan dengan membuka ruang kemitraan publik-swasta yang lebih luas. Penyediaan lahan cadangan, percepatan perizinan berbasis digital, dan pemberian insentif fiskal bagi proyek sosial seperti rumah subsidi menjadi langkah konkret yang dapat mempercepat realisasi pembangunan. Sementara itu, asosiasi pengembang seperti HIMPERRA dapat memainkan peran strategis sebagai jembatan koordinasi antara pelaku usaha, lembaga keuangan, dan pemerintah.
Konsep mixed-income housing, yang memadukan rumah komersial dan subsidi dalam satu kawasan, bisa menjadi model ideal bagi Lampung. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan aksesibilitas sosial. Lebih jauh, model agro-urban housing—yang mengintegrasikan hunian dengan aktivitas ekonomi berbasis pertanian dan UMKM—dapat menjadi inovasi khas daerah agraris seperti Lampung. Kawasan hunian seperti ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga pusat ekonomi rakyat yang mandiri dan produktif.
Selain inovasi, kunci keberhasilan industri real estate terletak pada pemanfaatan data dan teknologi digital (proptech). Digitalisasi sistem pemasaran, pembiayaan, hingga manajemen kawasan akan meningkatkan efisiensi dan transparansi. Data BPS tentang pertumbuhan sektor konstruksi, investasi daerah, dan permintaan rumah harus dijadikan dasar perumusan kebijakan dan strategi pasar agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Apabila strategi dan sinergi ini dijalankan secara konsisten, Lampung tidak hanya akan mempertahankan pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata Sumatra, tetapi juga berpeluang menjadi provinsi percontohan nasional dalam pengembangan real estate yang inklusif dan berdampak luas. Pertumbuhan sektor ini akan membuka ratusan ribu lapangan kerja baru, meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat pendapatan daerah, dan menumbuhkan rasa percaya diri ekonomi lokal.
Pertumbuhan ekonomi 5,04 persen yang dicatat BPS bukan sekadar angka statistik. Ia adalah tanda kebangkitan dan energi baru bagi Lampung. Tantangannya kini adalah memastikan bahwa momentum ini benar-benar bermuara pada kesejahteraan nyata bagi masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor, dukungan kebijakan yang progresif, dan inovasi yang berkelanjutan, Lampung memiliki peluang besar untuk menjadi motor pembangunan properti nasional sekaligus penggerak Asta Cita pemerintahan Prabowo—menuju Indonesia yang sejahtera, berdaulat, dan berkeadilan sosial.